TEMPO.CO, Jakarta
- Desakan sejumlah kader Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat mendepak Partai
Keadilan Sejahtera dari koalisi ditanggapi dingin oleh Ketua DPP Partai
Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy.
Menurutnya, hal ini
menunjukan bahwa Partai Demokrat galau dan mencoba mengalihkan isu.
"Saya lihat ada yang galau dengan pilihan politiknya, mereka berhitung
popularitasnya akan turun, maka kemudian mereka mengalihkan isu dari
kenaikan harga BBM ke persoalan koalisi," ujarnya kepada Tempo, Ahad 1
April 2012.
Posisi PKS dalam koalisi kembali terancam.
Sejumlah kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mendepak PKS dari
koalisi karena berani menentang kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna
di DPR Jumat kemarin.
Sikap ini diambil setelah opsi
PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari
patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.
Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya
Dalam
rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi
lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga
minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS
sependapat dengan tiga partai oposisi yang menolak pemerintah menaikkan
harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Melalui pemungutan suara, akhirnya
opsi koalisi yang menang.
Menghadapi desakan ini, Aboe
mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat tidak elok. Ia
menganggap persoalan koalisi hanya upaya pembelokan isu dari kenaikan
BBM ke masalah koalisi.
"Saya kira hal seperti ini tak
elok lah, masak ketika mereka harus dihukum rakyat karena pilihan
politiknya kini berupaya membelokkan persoalan. Bila parpol membela
rakyat harus disalah salahkan lantas bagaimana lagi yang benar,"
ujarnya.
Aboe mengatakan, sejak awal PKS sudah tegas
menolak kenaikkan harga BBM. Hal ini, menurutnya disampaikan berbagai
orasi politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam berbagai kesempatan.
"Pilihan politik kami tak perlu dipertanyakan lagi, bila memang posisi
pemerintah berseberangan dengan rakyat, maka PKS akan tetap bersama
dengan rakyat," ujarnya.
Bahkan, menurutnya, komitmen PKS
itu juga sudah diamini oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. "Ketua
Majelis Syuro, Ust Himli Aminudin telah memberikan arahan kepada semua
kader untuk senantiasa istiqomah bersama rakyat, selalu bekerja untuk bangsa, baik dalam pemerintahan maupun diluar," ujarnya.(Baca: PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok dan PKS Persilakan Menterinya Dicopot)
FEBRIYAN
0 komentar:
Posting Komentar