Harian KOMPAS hari ini (Senin, 2 April 2012) memuat hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Berikut kutipannya...
Kebijakan menaikkan harga
BBM merupakan pilihan yang berat. Selain menimbuikan implikasi sosial,
besarnya gejolak politik akhirnya menjadi beban politik pemerintah.
Meskipun Rapat Paripurna DPR, Jumat, 30 Maret 2O12 yang lalu, belum jadi
menaikkan harga BBM per 1 April 2012, "kerusakan" sudah
telanjur terjadi.
Bola panas yang
bergulir di gedung parlemen ini terbukti menggoyahkan soliditas
partai-partai koalisi pemerintah berupa penolakan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dari arus utama parpol anggota koalisi pemerintah.
Terlepas dari oportunitas masing-masing parpol untuk mengambil
keuntungan pencitraan dari Rapat Paripurna DPR tersebut, sebagian besar
responden (65,8 persen) menyatakan persetujuan terhadap sikap
parpol-parpol itu.
Dukungan publik
terhadap sikap partai politik yang menolak kenaikan harga BBM ini
didasari oleh kesamaan persepsi tentang beratnya dampak sosial yang
harus ditanggung masyarakat. Hasil jajak pendapat Kompas pekan
sebelumnya memperlihatkan lima dari sepuluh responden menyatakan tidak
siap menerima dampak kenaikan harga BBM dari sisi anggaran rumah tangga.
Dukungan serupa juga
diberikan publik kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang
kenaikan harga BBM. Enam dari sepuluh responden menyatakan setuju dengan
aksi unjuk rasa mahasiswa. Sebaliknya, citra kepada parpol anggota
koalisi cenderung mengalami penurunan, termasuk tingkat kepercayaan
publik kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itulah kerusakan
sosial politik akibat kebijakan yang tak efektif. (LITBANG KOMPAS)
*sumber KOMPAS (2/4/12) halaman 5
0 komentar:
Posting Komentar