Pengamanan Pelabuhan harus Diperketat

Jakarta, 7/3-Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, meminta pengamanan pelabuhan diperketat untuk mengurangi arus barang impor illegal. Menurut Menko Perekonomian pada tahun lalu barang impor ilegal ini disinyalir mencapai 20 sampai 30 persen dari total impor. Masih leluasanya barang impor ilegal memasuki wilayah Indonesia dinilai Ecky sangat merugikan kepentingan nasional dari beberapa aspek diantaranya mengancam industri dan perdagangan dalam negeri, membahayakan konsumen karena standar barang yang tidak terjamin dan mengurangi pendapatan negara dari pajak perdagangan internasional.

“Barang selundupan ini merusak iklim usaha yang sehat, pengusaha dalam negeri yang sudah membayar pajak harus kita lindungi usahanya dengan menutup pintu bagi barang selundupan. Keselamatan masyarakat juga terancam karena tidak terjaminnya standar kualitas barang. Selain itu potensi penerimaan negara dari pajak juga hilang. Mengingat besarnya dampak dari penyelundupan ini pemerintah harus serius mengatasinya”, kata Ecky di Senayan, Kamis (7/3).

Menurut anggota Fraksi PKS tersebut saat ini adalah masa yang krusial bagi industri dalam negeri karena serbuan barang impor, terutama dari China, sedang marak akibat berkurangnya pasar ekspor di Eropa yang sedang dihantam krisis. Defisit perdagangan Indonesia dengan China pada tahun 2011 tercatat mencapai 3 miliar dolar AS, atau naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Besarnya defisit ini menurut Ecky juga harus membuat pemerintah mewaspadai gelombang impor dari jalur ilegal.

“Indonesia memiliki sekitar 130 pelabuhan terbuka. Kalau di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok saja barang impor ilegal bisa masuk, bagaimana dengan di pelabuhan “tikus” yang lebih tidak terawasi? Beberapa kali ada temuan barang selundupan di pelabuhan Tanjung Priok, ini sangat mengkhawatirkan karena bisa menjadi indikator kondisi pelabuhan lain”, kata Ecky.

Ecky meminta agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lain bekerjasama mengatasi penyelundupan di pelabuhan di seluruh Indonesia.