TARAKAN – Puluhan warga yang mendatangi gedung DPRD Tarakan untuk mengadakan hearing atau rapat dengar pendapat soal listrik, siang kemarin kecewa. Ini lantaran rombongan warga yang mengatasnamakan sebagai Tim Peduli Masyarakat Tarakan itu hanya ditemui oleh 2 orang dari 25 anggota DPRD Kota Tarakan.
Ketua Koordinator Tim Peduli Masyarakat Tarakan H Safri menyatakan kecewaannya lantaran hearing hanya tersalurkan pada 2 orang anggota Dewan, yakni Syamsuddin Arfah dan H Fadlan Hamid. Menurut dua anggota DPRD tersebut, saat ini, rekan anggota Dewan lain sedang melaksanakan bimtek (bimbingan teknis).
Kedatangan puluhan warga ini sebagai buntut dari kekesalan mereka akibat byarpet listrik yang tiada henti sampai sekarang. PT PLN dianggap wanprestasi, mereka mendatangi kantor DPRD Tarakan untuk meminta ketegasan. Sayangnya, selain hanya dihadiri dua anggota Dewan, rapat dengar pendapat tersbut juga tanpa menghasilkan keputusan. Rapat serupa diagendakan ulang pada Jumat (2/3) mendatang.
Sekitar 30 warga yang “mengepung” ruang rapat Dewan menyetujui penundaan tersebut, dengan catatan decision maker atau pengambil keputusan wajib hadir pada pertemuan mendatang. Baik dari Pemkot Tarakan, PT PLN Tarakan, PT Medco E&P terkait suplai gas bermasalah, dan pimpinan DPRD Tarakan.
“Kami sudah kondisikan bekerja sama dengan forum RT se-Tarakan, rekan LSM, para akademisi dan mahasiswa di UBT, kita akan lakukan long march. Kalau hari Jumat nanti tidak ada keputusan tegas soal listrik Tarakan,” ujar H Safri.
Pengusaha Tarakan ini menegaskan, demontrasi masalah listrik ini akan difokuskan di gedung DPRD Tarakan, kemudian merembet ke kantor PLN dan kantor walikota Tarakan. Saat ini pihaknya masih berpikiran positif menghargai para wakil rakyat, berjuang mendatangkan para decision maker pada hearing bersama masyarakat.
“Kalau Jumat, mereka tidak hadir. Tekad sudah bulat, tidak ada berunding lagi hari Senin atau Selasa kami turun ke jalan. Kami ingin dapatkan jawaban yang masuk logika, ilmiah jangan cuma dijanji-janji. Seolah-olah masyarakat tidak tahu soal tehnik kelistrikan dan migas,” bebernya kepada pewarta.
Massa yang disiapkan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Karena masalah byarpet atau pemadaman bergilir ini dinilai sangat meresahkan. Tak hanya bagi para pengusaha, pemadaman listrik yang berlangsung sejak Januari 2012 ini sangat mengganggu aktivitas juga mempengaruhi proses belajar anak didik. “Kalau pena telah dipatahkan. Mulut telah dibungkam. Maka jalanlah jawabannya. Kami akan turun demo!!,” teriak salah satu warga, langsung heboh dengan tepukan puluhan warga yang hadir, mengakhiri hearing kemarin (29/2).
Sementara Anggota Komisi II DPRD Tarakan Syamsuddin Arfah mengatakan, akan lakukan koordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Tarakan agar stakeholder yang terkait permasalahan listrik hadiri hearing Jumat pekan ini. Aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat ini dianggap wajar, sebab selama ini alasan force majeur terlalu klise.
“Dengan pressure public seperti ini semakin mempercepat kita selesaikan masalah listrik ini. Karena pemadaman ini dirasa merambah keranah pendidikan, ekonomi dan sebagainya,” terang Syamsuddin Arfah.
Namun Politisi PKS ini pun menambahkan, byarpet yang terjadi lebih difokuskan ke masalah komitmen PT PLN Tarakan untuk kehandalan pelayanan listrik. Sedangkan adanya Perda No.01/2010 tentang Tarif Tenaga Listrik, dianggap menjadi payung hukum untuk pertanggungjawaba komitmen yang ada.
“Dalam perda, ada komitmen agar listrik tetap handal. Tetapi kita juga menuntut Medco agar suplai gas stabil. Ketegasan pemerintah juga harus ada untuk masalah ini. kalau keinginan masyarakat agar perda dicabut atau direvisi, koreksi dulu persoalan mengarah ke esensi perda atau masalah kelistrikannya. Kita lihat persoalan teknis Jumat nanti, sedangkan perda dibahas di internal DPRD,” tandasnya.
sumber : radartarakan.co.id/1 Maret 2012
Ketua Koordinator Tim Peduli Masyarakat Tarakan H Safri menyatakan kecewaannya lantaran hearing hanya tersalurkan pada 2 orang anggota Dewan, yakni Syamsuddin Arfah dan H Fadlan Hamid. Menurut dua anggota DPRD tersebut, saat ini, rekan anggota Dewan lain sedang melaksanakan bimtek (bimbingan teknis).
Kedatangan puluhan warga ini sebagai buntut dari kekesalan mereka akibat byarpet listrik yang tiada henti sampai sekarang. PT PLN dianggap wanprestasi, mereka mendatangi kantor DPRD Tarakan untuk meminta ketegasan. Sayangnya, selain hanya dihadiri dua anggota Dewan, rapat dengar pendapat tersbut juga tanpa menghasilkan keputusan. Rapat serupa diagendakan ulang pada Jumat (2/3) mendatang.
Sekitar 30 warga yang “mengepung” ruang rapat Dewan menyetujui penundaan tersebut, dengan catatan decision maker atau pengambil keputusan wajib hadir pada pertemuan mendatang. Baik dari Pemkot Tarakan, PT PLN Tarakan, PT Medco E&P terkait suplai gas bermasalah, dan pimpinan DPRD Tarakan.
“Kami sudah kondisikan bekerja sama dengan forum RT se-Tarakan, rekan LSM, para akademisi dan mahasiswa di UBT, kita akan lakukan long march. Kalau hari Jumat nanti tidak ada keputusan tegas soal listrik Tarakan,” ujar H Safri.
Pengusaha Tarakan ini menegaskan, demontrasi masalah listrik ini akan difokuskan di gedung DPRD Tarakan, kemudian merembet ke kantor PLN dan kantor walikota Tarakan. Saat ini pihaknya masih berpikiran positif menghargai para wakil rakyat, berjuang mendatangkan para decision maker pada hearing bersama masyarakat.
“Kalau Jumat, mereka tidak hadir. Tekad sudah bulat, tidak ada berunding lagi hari Senin atau Selasa kami turun ke jalan. Kami ingin dapatkan jawaban yang masuk logika, ilmiah jangan cuma dijanji-janji. Seolah-olah masyarakat tidak tahu soal tehnik kelistrikan dan migas,” bebernya kepada pewarta.
Massa yang disiapkan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Karena masalah byarpet atau pemadaman bergilir ini dinilai sangat meresahkan. Tak hanya bagi para pengusaha, pemadaman listrik yang berlangsung sejak Januari 2012 ini sangat mengganggu aktivitas juga mempengaruhi proses belajar anak didik. “Kalau pena telah dipatahkan. Mulut telah dibungkam. Maka jalanlah jawabannya. Kami akan turun demo!!,” teriak salah satu warga, langsung heboh dengan tepukan puluhan warga yang hadir, mengakhiri hearing kemarin (29/2).
Sementara Anggota Komisi II DPRD Tarakan Syamsuddin Arfah mengatakan, akan lakukan koordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Tarakan agar stakeholder yang terkait permasalahan listrik hadiri hearing Jumat pekan ini. Aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat ini dianggap wajar, sebab selama ini alasan force majeur terlalu klise.
“Dengan pressure public seperti ini semakin mempercepat kita selesaikan masalah listrik ini. Karena pemadaman ini dirasa merambah keranah pendidikan, ekonomi dan sebagainya,” terang Syamsuddin Arfah.
Namun Politisi PKS ini pun menambahkan, byarpet yang terjadi lebih difokuskan ke masalah komitmen PT PLN Tarakan untuk kehandalan pelayanan listrik. Sedangkan adanya Perda No.01/2010 tentang Tarif Tenaga Listrik, dianggap menjadi payung hukum untuk pertanggungjawaba komitmen yang ada.
“Dalam perda, ada komitmen agar listrik tetap handal. Tetapi kita juga menuntut Medco agar suplai gas stabil. Ketegasan pemerintah juga harus ada untuk masalah ini. kalau keinginan masyarakat agar perda dicabut atau direvisi, koreksi dulu persoalan mengarah ke esensi perda atau masalah kelistrikannya. Kita lihat persoalan teknis Jumat nanti, sedangkan perda dibahas di internal DPRD,” tandasnya.
sumber : radartarakan.co.id/1 Maret 2012
0 komentar:
Posting Komentar