Disdik Jangan Sampai "Lelet"

Laporkan Kekurangan Guru

 BANJARMASIN - Jika laporan data kekurangan guru PNS di Banjarmasin lamban diserahkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB), dikhawatirkan jatah formasi PNS juga akan terganggu. Dewan minta Disdik Kalsel tak "lelet" dalam hal ini.

Apalagi laporan data tersebut, paling lambat harus sudah sampai ke "meja" Kemen PAN & RB pada akhir bulan Februari ini. Tentunya ini cukup membuat "was-was", karena tinggal satu minggu lagi.

"Harusnya sudah diserahkan laporan data kekurangan guru tersebut, sehingga bisa diproses di Kemen PAN & RB. Jangan menunggu hingga batas akhir," cetus Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM, kemarin (21/2) pagi.

Menurut "vokalis" di gedung dewan Kota Banjarmasin tersebut, data kekurangan guru itu sangat penting untuk segera dilaporkan, karena itu, akan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tambahan formasi PNS kepada pemerintah pusat.

"Proses verifikasi agar lebih efektif dilakukan Disdik. Ini untuk kepentingan masyarakat Banjarmasin juga, jadi mari kita lebih serius," tegas Mathari.

Sementara itu, Aliansyah, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, yang membidangi pendidikan lebih menyoroti masalah pemerataan penempatan guru di Banjarmasin. Ia menilai harus ada evaluasi mengenai penempatan ini. Karena sampai sekarang, untuk tingkat SMP, jumlah guru malah "obesitas", atau kegemukan.

"Jumlah guru yang lumayan Gendut untuk tingkat SMP ini harunsnya segera diatasi, jangan mengambang. Sementara di sisi lain, pada tingkat SD, malah kekurangan guru. Ini kan jadi timpang," ujar politisi dari PKS tersebut.

Ia mengharapkan, kepada Disdik dan BKD kota Banjarmasin, agar lebih memperhatikan hal ini, dan terus berkoordinasi dengan DPRD Kota Banjarmasin. "Harus duduk bersama membahas hal ini. Masalah kelebihan dan kekurangan guru ini, nantinya dapat berdampak pada kualitas pengajaran untuk para siswa di Banjarmasin," tandasnya.