Jakarta
Pecah kongsi dengan Partai Demokrat (PD) tidak
menciutkan nyali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika harus dikeluarkan
dari partai koalisi. PKS menyatakan siap sepenuhnya jika memang harus
berpisah dengan Demokrat.
"Kalau pemerintah kita mengeluarkan dari koalisi, maka dengan berat hati kita lebih berpihak kepada rakyat, dan kita siap seratus persen kalau kita dikeluarkan dari pemerintah lebih baik dari pada menzalimi rakyat," kata Indra kader dari PKS, saat dihubungi detikcom, Selasa (27/3/2012).
Indra menjelaskan sikap PKS sudah tegas menolak opsi pilihan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. "Dari awal kita sudah menolak kenaikan BBM, dan dua tiga hari belakangan kita tidak bersikap
karena kita sedang menunggu hasil keputusan dari Mukernas," sambungnya.
Indra menjelaskan kalau kontrak politik yang ditanda tanganin bukan terhadap Demokrat melainkan dengan norma. "Kita tidak pernah melanggar konsul kebijakan dari SBY, seandainya ada kebijakan yang memberatkan rakyat, berarti tidak sesuai dengan komitmen politik kita, karena kita berpaku pada norma dan poin-poin kontrak SBY," tuturnya
Indra menyatakan dari pada PKS melanggar komitmen dengan SBY lebih baik dikeluarkan dari partai koalisi. "Kalau pun dikeluarkan dari koalisi atau menteri kita ada yang dikeluarkan dari pemerintahan, kita siap demi menanggung kepentingan rakyat," imbuhnya.
"Kalau pemerintah kita mengeluarkan dari koalisi, maka dengan berat hati kita lebih berpihak kepada rakyat, dan kita siap seratus persen kalau kita dikeluarkan dari pemerintah lebih baik dari pada menzalimi rakyat," kata Indra kader dari PKS, saat dihubungi detikcom, Selasa (27/3/2012).
Indra menjelaskan sikap PKS sudah tegas menolak opsi pilihan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. "Dari awal kita sudah menolak kenaikan BBM, dan dua tiga hari belakangan kita tidak bersikap
karena kita sedang menunggu hasil keputusan dari Mukernas," sambungnya.
Indra menjelaskan kalau kontrak politik yang ditanda tanganin bukan terhadap Demokrat melainkan dengan norma. "Kita tidak pernah melanggar konsul kebijakan dari SBY, seandainya ada kebijakan yang memberatkan rakyat, berarti tidak sesuai dengan komitmen politik kita, karena kita berpaku pada norma dan poin-poin kontrak SBY," tuturnya
Indra menyatakan dari pada PKS melanggar komitmen dengan SBY lebih baik dikeluarkan dari partai koalisi. "Kalau pun dikeluarkan dari koalisi atau menteri kita ada yang dikeluarkan dari pemerintahan, kita siap demi menanggung kepentingan rakyat," imbuhnya.
(edo/mok)
Rabu, 28/03/2012 08:06 WIB

0 komentar:
Posting Komentar