Banjarmasin - Informasi mengejutkan datang dari anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsy. Kepada Radar, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) ini mengungkapkan, ada ancaman sejulah hakim untuk mogok sidang. Para hakim tersebut menuntut perbaikan kesejahteraan. "Yang mengancam kebanyakan adalah para hakim daerah. Itu pertanda mereka sedang galau dengan dapurnya." ungkap Aboe Bakar, Sabtu (24/3).
Aboe yang pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Kalsel ini menambahkan, ancaman tersebut bisa dipahami sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Ternyata tidak hanya rakyat kecil terkena dampak isu kenaikan BBM, hakim pun merasakan dampak kenaikan harga. Jangan sampai persoalan ini merembet menjadi persoalan baru, yaitu persoalan law enforcement," cetus Aboe Bakar.
Diterangkan, pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan hakim sebagaimana diamanahkan UU No. 48, 49 dan 50 Tahun 2009. Perlu diingat, lanjut Aboe Bakar, ketiga undang-undang tersebut akan memiliki pengaruh besar pada kualitas penegakkan hukum di Indonesia. "Semua amanah undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah, jangan sampai kesejahteraan hakim terlantar. Kesejahteraan hakim masih jauh dari harapan, saya dengar sudah empat tahun gaji pokoknya tidak naik," terangnya.
Aboe Bakar mengaku prihatin, hakim harus bekerja dalam keterbatasan, padahal mereka harus menyidangkan perkara dengan nilai yang fantastis. "Mereka ini kan bukan malaikat, hakim-hakim ini juga punya anak isteri yang harus dibiayai," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru Togani mengatakan kalau keadaan PN Banjarbaru masih kondusif dan belum ada gejolak terkait kenaikan BBM. Namun dirinya tidak bisa mencegah kalau nantinya ada hakim yang akan mogok sidang. Pasalnya menurut dia, mogok sidang itu hak dari hakim. "Sampai sejauh ini, di PN Banjarbaru tidak ada masalah sama sekali. Tetapi kami tidak tahu ke depan seperti apa, persoalan mogok sidang karena persoalan kenaikan BBM kami belum bisa memastikan. Tetapi kalau ada hakim yang mogok sidang nantinya itu hak dari hakim, kami tidak bisa mencegahnya," terangnya via telepon saat dikonfirmasi Radar Banjarmasin (tas/sur/yn/ram).
sumber : Harian Radar Banjarmasin, Minggu (25 Maret 2011)
0 komentar:
Posting Komentar