PKS (Kembali) Difitnah

Setelah dibully dalam peristiwa banjir Jakarta kemarin, kini abu panas itu kembali ditaburkan ke wajah PKS. Sebagaimana diberitakan, Tim Penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap empat orang yang diduga akan memberikan suap kepada anggota DPR.

Suap diduga diberikan dari perusahaan importir daging khusus asal Australia, PT Indoguna Utama.

Meski KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut, sejumlah media memberitakan jika anggota DPR penerima suap ini berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menanggapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapkan ke publik tentang latar belakang dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penangkapan terhadap 4 orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (30/1) dinihari.

Hal itu diharapkan akan memperjelas status kasus tersebut dan juga pihak-pihak yang disangkakan terlibat serta menghindari dugaan-dugaan yang cenderung berkembang tanpa konfirmasi.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid disela-sela rapat pleno DPP PKS di Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).

Hidayat menyesalkan pemberitaan yang tanpa sumber informasi yang jelas, padahal beberapa media lain dengan jelas mengutip Juru Bicara KPK Johan Budi yang menyatakan tidak ada anggota DPR yang ditangkap, juga tidak supir Menteri.

Ia mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak akurat bahkan cenderung menyesatkan bahwa penangkapan terkait dengan suap untuk anggota dewan dari Fraksi PKS.

Menurut Hidayat, ia sudah mengecek ke seluruh anggota Komisi IV FPKS dan memastikan bahwa tidak ada anggota FPKS yang mengetahui kejadian tersebut. “Saya sudah klarifikasi ke seluruh anggota FPKS dari Komisi IV beserta seluruh sopirnya, dan tak satupun yang ditangkap KPK, dan mereka tak tahu menahu dengan kasus penangkapan tersebut,” tegas Hidayat.

PKS, ujar Hidayat, mendukung langkah-langkah KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dengan tuntas disertai dengan penjelasan kepada publik yang seluas-luasnya. “Kami khawatir bila ada spekulasi dan mengaitkan penangkapan oleh KPK dengan pihak-pihak yang belum jelas, akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang diisukan,” tutur Hidayat yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP).

Hidayat mengamati beberapa media, tanpa menyebutkan sumber, menyebutkan bahwa penangkapan itu adalah terkait rencana suap terhadap anggota DPR khususnya anggota Komisi IV dari FPKS.

“Itu tidak benar, dan kami punya tanggung jawab terhadap konstituen bahwa kami tetap menjagai nilai-nilai bersih dari korupsi, bukan sekedar jargon, tapi juga dalam aplikasi tugas politik kami dimanapun,” pungkas Hidayat.

Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Komisi IV DPR Abdul Hakim terkejut membaca pemberitaan yang mengait-ngaitkan partainya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tadi malam di Hotel Le Meredien Jakarta.

“Kita juga sangat terkejut,” ungkapnya saat dihubungi Rakyat Merdeka Online.

Dia pun menyesalkan sejumlah media yang menulis soal tersebut tanpa kehati-hatian. Dalam sejumlah pemberitaan, disebut-sebut uang yang diamankan KPK sejatinya mau diserahkan ke anggota Komisi VI DPR asal PKS.

“Terlalu dini berita yang mengkait-kaitkan itu. Kami protes keras terkait media yang memberitakan secara sembrono yang tidak menggunakan asas kehati-hatian,” kecamnya.

Hakim curiga ada politisasi yang ingin memojokkan PKS sehingga dikait-kaitkan terlibat dalam praktik suap tersebut. “Biasalah. Sudah memanas ini, 2014. Orang nyasar-nyasar saja ini. Kami sangat menyesalkan permainan politik yang kotor. Jijik saya melihatnya in,” ujar Hakim kesal.

Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membantah menangkap orang yang diduga Angota DPR. Tim Penyidik KPK mengaku yang ditangkap merupakan pihak swasta saat berada di sebuah hotel berbintang di Bilangan Jalan MH Thamrin, pada Selasa (30/1/2013).

“Tiga orang itu bukan anggota DPR. Tiga orang itu, satu sopir, terus satu wanita, dan satu lagi pria dari swasta,” ucap Johan Budi, Rabu (30/1/2013) dini hari.

Namun Johan membantah saat ditanya apakah sopir yang dimaksud merupakan sopir salah satu menteri yang saat ini menjabat di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

“Tidak benar, Itu berita dari mana. Yang benar, ya orang biasa dan sopirnya,” tegasnya.

Namun diakui Johan, saat ini tim KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap itu. Dirinya pun enggan memberikan keterangan lebih jauh.

“Masalahnya tim masih beroperasi di lapangan, jadi tolong bantu kita,” pungkas Johan. [emha/berbagai sumber]